PENDAHULUAN
Latar belakang
Perkembangan dunia akuntansi selalu mengalami
perubahan yang signifikan sesuai dengan perkembangan zaman, dan dunia akuntansi
juga dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Saat ini
Indonesia sedang memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang
keuangan negara. Hal ini ditandai dengan adanya PP. No.24 Thn.2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh presiden pada
tanggal 13 Juni 2005.
Namun dalam kenyataannya, implementasi
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengalami berbagai kendala, terutama dalam
hal pemahaman tentang SAP itu sendiri. Kendala tersebut muncul karena kurangnya
sosialisasi tentang SAP ke praktisi-praktisi yang seharusnya sangat memahami
tentang SAP . Dalam mengatasi kendala tersebut, Universitas GUNADARMA
khususnya Program Studi Akuntansi dan Akuntansi Manajemen Pemerintahan sebagai
praktisi dalam dunia pendidikan mempunyai tugas untuk mensosialisasikan atau
memberikan penjelasan secara rinci tentang SAP kepada praktisi-praktisi
pemerintahan, dosen, dan mahasiswa.
Sebagai
upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut, akuntansi
pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program
perekonomian pemerintah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi
pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat secara efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu
yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas pemanfaatan
anggaran.
Namun,
dampak perekonomian global, organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah
daerah juga mengalami dampak dari perubahan ekonomi, sosial, lingkungan, dan
bisnis global. Pemerintah daerah menghadapi isu-isu seperti ketidak pastian,
kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu serta isu terkait dengan
perdagangan bebas yang menghadirkan tantangan dan kesempatan tersendiri. Dalam
menghadapi kondisi seperti ini, komunikasi merupakan salah satu aspek yang pelu
untuk ditingkatkan intensitasnya. Sebagai salah satu bagian penting dari
ekonomi Indonesia, profesi akuntan diharapkan dapat menjadi salah satu pilar
yang memperkokoh pondasi perekonomian, serta ikut berperan serta aktif dalam
meningkatkan akuntabilitas Indonesia, baik secara domestik, regional maupun
global.
Selanjutnya
permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah
masih banyaknya ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran,
dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan
daerah termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan
dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keungan yang berimplikasi pada
opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung
Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan opini atas LKPD berupa opini Wajar Tanpa
Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified
Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan Tidak Memberikan
Pendapat (Disclaimer Opinion).
Permasalahan
yang menonjol dan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, dimulai
penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
pelaksanaan realisasi belanja dan pendapatan yang tidak akuntible dan
pertanggungjawaban yang tidak layak, yang pada ujungnya berimbas pada laporan
keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah. Selain Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan
juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya,
seperti Peraturan Presiden dalam hal kegiatan pengadaan (Perpres 54 Tahun
2010), Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan aset atau barang
milik daeran (permendagri 17) dan ketentuan-ketentuan terkait dengan
pengelolaan keuangan daerah lainnya. Sehingga hasil audit BPK RI atas LKPD
se-Indonesia Tahun 2010 untuk kualitas terbaik kewajaran Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya diberikan
terhadap 34 daru 524 LKPD (6%), perolehan opini WTP tersebut sudang
meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperoleh 15 LKPD dari 524 LKPD
(3%).
Permasalah
tersebut menjadi perhatian serius karean menunjukkan kurangnya itikad baik
pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para praktisi akuntansi sektor
publik untuk menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik (good
governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) sehingga
menurunnya kredibilitas pemerintah baik dimata rakyat maupun di mata investor
yang diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah.
Mengutip
pendapat wakil presiden Prof. Fr. Boediono, M.Ec, yang menyatakan
"ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang
disebut dengan istilah good governance tidak akan berhasil, jika laporan
keuangan tidak memenuhi kualitas. Jadi, laporan keuagnan yang berkualitas
merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat good governance". Terwujudnya
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan
yang bersih (clean governance) adalah merupakan tuntutan rakyat untuk
mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntable sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, guna terciptanya good
governance dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan perlu
diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggun jawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.
DASAR PELAKSANAAN
- Program Kerja Departemen PSDM (Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa) Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2011 – 2012,
- Tri Dharma Perguruan Tinggi.
TUJUAN KEGIATAN
Tujuan umum
Memberikan kontribusi nyata pada dunia akuntansi dengan
cara melaksanakan kegiatan seminar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan
tantang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar orang-orang atau
praktisi-praktisi yang berkaitan dengan akuntansi pada umumnya dan akuntansi
pemerintahan pada khususnya lebih mengerti tentang SAP.
Tujuan Khusus
- Mempererat tali silaturahmi antar masyarakat akuntansi se-Indonesia,
- Menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air,
- Mengembangkan talenta dan daya intelektualitas masyarakat akuntansi,
- Menjadi wadah dalam membahas masalah, menampung aspirasi, dan menemukan solusi mengenai fenomena dunia akuntansi,
- Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk turut berpartisipasi dan berperan dalam lingkungan Akuntansi,
SASARAN KEGIATAN
Sasaran dari kegiatan seminar nasional ini adalah :
- Akademisi, terutama dosen dalam bidang Akuntansi dan Akuntansi Pemerintahan.
- Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah atau akan bekerja di bagian keuangan atau akuntansi instansi pemerintahan.
- Mahasiswa, terutama jurusan akuntansi.
- Seluruh instansi yang bergerak dibidang keuangan terutama untuk instansi pemerintahan.
- Khalayak umum yang harus memahami lebih dalam tentang akuntansi pemerintahan.
TEMA KEGIATAN
”Peran Dunia Pendidikan Tinggi Dalam Era
Implementasi Akuntansi Pemerintahan”.
KONSEP KEGIATAN
Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh
Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Bandung ini merupakan suatu
kegiatan yang penuh dengan nuansa ilmu pengetahuan, dan pengembangan kualitas
sumber daya manusia khususnya dibidang akuntansi pemerintahan. Kegiatan ini
akan banyak dihadiri oleh kalangan intelektual muda seperti mahasiswa, dosen,
praktisi perpajakan, dan juga karyawan yang bekerja dibidang keuangan dan
akuntansi pemerintahan.
Hal ini tentu saja dapat menciptakan nuansa
pasar baru yang dapat meraup kalangan intelektual, dimana kalangan intelektual
ini sangat potensial dalam membangun brand image produk atau
perusahaan.
Adapun bentuk kegiatan ini berupa
seminar nasional yang diadakan selama satu hari dalam tiga sesi,
dengan menghadirkan nara sumber/pembicara sebagai berikut:
1. Sony Loho, Ak., MPM.
2. DR. Bambang Pamungkas, MBA, Akt
3. Dr. Jan Hoesada, Drs., MM., Akt.
4. Drs.
H. Hari Mulya Zein, Msi
|
(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Dirjen Perbendaharaan)
(Depdagri Bina Adm. Keuangan
Daerah)
(Ikatan Akuntan Indonesia)
(Setda Pemkot Tangerang)
|
WAKTU DAN TEMPAT
PELAKSANAAN
Acara seminar tersebut direncanakan akan berlangsung pada
:
Tanggal : 16 Februari 2011
Tempat : Pendopo Agung Universitas GunaDarma
HTM
Mahasiswa GunaDarma : Rp.60.000
Mahasiswa GunaDarma : Rp.60.000
Dosen GunaDarma : Rp.70.000
Dosen Luar GunaDarma dan
Umum :
Rp.150.000
Mahasiswa Pascasarjana : Rp.120.000
AGENDA KEGIATAN
No
|
Jadwal
|
Kegiatan
|
1
|
Selasa, 15 Februari 2011
|
|
17.00
|
Persiapan keberangkatan menuju
bandara Juanda
|
|
18.00
– 19.00
|
Tiba di bandara + boarding
|
|
19.00 – 20.30
|
Pesawat take off
|
|
21.00
|
Tiba di bandara Soekarno Hatta
|
|
21.00 – 22.00
|
Perjalanan menuju hotel
|
|
22.00
|
Tiba di hotel + check in
|
|
2
|
Rabu, 16
Februari 2011
|
|
07.00
– 09.00
|
Registrasi Peserta
|
|
09.00 – 09.10
|
Laporan Ketua Himpunan
Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Bandung
|
|
09.10 –
09.15
|
Pelantikan Pengurus IAI
|
|
09.15 – 09.30
|
Sambutan Ketua DPN
IAI sekaligus membuka Seminar Nasional Sistem Akuntansi Pemerintahan
|
|
09.30
– 10.45
|
Keynote Speaker
“Permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah dan banyaknya aset daerah yang dilaporkan secara tidak wajar
yang mempengaruhi proses penentuan opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI
sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara”
DR. Bambang Pamungkas, MBA, Akt (Dirjen
Perbendaharaan)
|
|
10.45-11.00
|
Coffee Break
|
|
11.00
– 12.30
|
Sesi Pertama
“Permasalahan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan
strategis pemerintah provinsiuntuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
2011"
Pembicara:
Dr. Jan Hoesada, Drs., MM., Akt.
(Depdagri Bina Adm. Keuangan Daerah)
Kepala
Perwakilan BPK Jawa Barat, Maman Abdulrachman, SE., MM
Moderator:
Dr. Wahyudin Nor, SE., M.Si., Ak (Universitas Palangkaraya)
|
|
12.30 – 13.30
|
Ishoma
|
|
13.30 – 14.30
|
Sesi Kedua
“Implementasi PP 71/2010 Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual”
Pembicara: Dr. Binsar. H. Simanjuntak, Ketua Komite Kerja
KSAP RI
Moderator: Kepala Perwakilan BPKP Jakarta
|
|
14.30
– 15.30
|
Sesi Ketiga
“Pemerintahan
yang bersih untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia”
Pembicara:
Sony Loho, Ak., MPM. (Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)
Modertor:
Iwan Novarian Sutawijaya, SE., M. Ak., Ak
|
|
15.30 – 16.00
|
Coffee Break
|
|
15.30
– 16.30
|
Sesi Keempat
Sosialisasi
Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan
Pembicara:
Drs. H. Hari
Mulya Zein, Msi, Sekretaris IAI KASP
Moderator:
M. Yusuf John
|
|
17.00 – 17.30
|
Penutupan
& Doa
|
|
18.00
– 19.00
|
Makan Malam di Hotel
|
|
20.00
|
Kembali
ke hotel untuk beristirahat
|
|
3
|
Kamis,
17 Februari 2011
|
|
04.00 – 05.00
|
Persiapan
kembali ke Surabaya + check out hotel
|
|
05.00
– 06.00
|
Perjalanan menuju bandara Soekarno
Hatta
|
|
06.00 – 07.30
|
Take
off pesawat
|
|
09.00
|
Tiba di Bandara Juanda
|
HASIL
YANG DICAPAI
Dari
pelaksanaan seminar tentang penyalahgunaan narkoba dan seks bebas, hasilnya
adalah sebagai berikut :
v Pelaksanaan
seminar tentang Sistem Akuntansi
Pemerintahan di lingkungan akademisi UNIVERSITAS GUNADARMA yang dilaksanakan pada
hari Rabu tanggal 16 Februari 2011
berjalan dengan lancar dan tertib.
v Peserta
seminar sebanyak 150
orang yang terdiri dari mahasiswa/i UNIVERSITAS GUNADARMA dan mahasiswa/i
undangan dari Universitas lain.
v Terwujudnya komitmen pimpinan
pemerintah daerah untuk mencapai tingkat sasaran yang diinginkan yaitu kualitas
terbaik laporan keuangan pemerintah daerah dan aksi yang jelas (action plan)
atas komitmen yang telah ditetapkan dan adanya instruksi yang jelas atas action
plan tersebut.
v Melakukan komunikasi secara intensif
dan sinergis atas permasalahan keuangan pemerintah daerah.
v Meningkatkan kualitas bimbingan
teknis yang sat ini telah dilaksanakan oleh BPKP dan juga meningkatkan peranan
Akademisi dalam perbaikan SDM pelaporan akuntansi dan keuangan.
RINCIAN BIAYA
NO
|
TANGGAL
|
WAKTU
|
PERINCIAN
BIAYA
|
JUMLAH
|
KETERANGAN
|
1
|
15 Februari 2011
|
19.00
|
Biaya
pesawat Surabaya – Jakarta
|
Rp 850.000
|
Lion Air, 1 orang, tepat waktu
|
2
|
15
Februari 2011
|
19.50
|
Biaya
Airport Tax
|
Rp
40.000
|
|
3
|
15 Februari 2011
|
21.00
|
Fasilitas
angkutan dalam kota
|
Rp 50.000
|
Taksi, 1 orang
|
4
|
15
Februari 2011
|
22.00
|
Biaya
hotel
|
Rp
1.000.000
|
1
hari, 1 orang
|
6
|
16 Februari 2011
|
Biaya uang harian
|
Rp 150.000
|
1 orang
|
|
7
|
16
Februari 2011
|
Biaya
representasi
|
Rp
350.000
|
1
orang
|
|
8
|
16 Februari 2011
|
22.10
|
Biaya konsumsi
|
Rp 30.000
|
Makan 1 orang
|
9
|
16
Februari 2011
|
08.55
|
Seminar
Kit
|
Rp
50.000
|
1
orang
|
10
|
16 Februari 2011
|
12.45
|
Biaya konsumsi
|
Rp 30.000
|
Makan 1 orang.
|
11
|
16
Februari 2011
|
17.00
|
Fasilitas
angkutan dalam kota
|
Rp
50.000
|
Taxi
1 orang
|
12
|
17 Februari 2011
|
06.00
|
Biaya
Airport Tax
|
Rp 40.000
|
|
13
|
17
Februari 2011
|
06.15
|
Biaya pesawat
Jakarta - Surabaya
|
Rp
900.000
|
Lion
Air, 1 orang, tepat waktu
|
15
|
17 Februari 2011
|
09.00
|
Fasilitas
angkutan dalam kota
|
Rp 30.000
|
1 orang
|
Jumlah
|
Rp
3.570.000
|
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari hasil pelaksanaan seminar
tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kampus
UNIVERSITAS GUNADARMA, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
v Peserta
dapat memperoleh
gambaran mengenai permasalahan-permasalahan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan langkah-langkah strategis yang
wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh kualitas terbaik
opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan pengalaman pengelola akuntansi
pemerintah daerah.
v Peserta dapat memperoleh gambaran
pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas LKPD dan program nasional percepatan reformasi birokrasi daerah
di seluruh provinsi
SARAN
Dengan adanya SAP maka laporan keuangan
pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal
dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu
oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan,
sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah
(eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada
umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kegitan ini diharapkan akan bermuara dengan
meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia Indonesia. Hal tersebut dapat
terwujud dengan usaha-usaha yang keras, pantang menyerah, dan selalu
menciptakan upaya-upaya yang kreatif. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya
diharapkan kerjasama dari semua pihak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar