Jumat, 27 April 2012

laporan perjalanan dinas


PENDAHULUAN

Latar belakang
Perkembangan dunia akuntansi selalu mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan perkembangan zaman, dan dunia akuntansi juga dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Saat ini Indonesia sedang memasuki era baru transparansi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara. Hal ini ditandai dengan adanya PP. No.24 Thn.2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan oleh presiden pada tanggal 13 Juni 2005.
Namun dalam kenyataannya, implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal pemahaman tentang SAP itu sendiri. Kendala tersebut muncul karena kurangnya sosialisasi tentang SAP ke praktisi-praktisi yang seharusnya sangat memahami tentang SAP . Dalam mengatasi kendala tersebut, Universitas GUNADARMA khususnya Program Studi Akuntansi dan Akuntansi Manajemen Pemerintahan sebagai praktisi dalam dunia pendidikan mempunyai tugas untuk mensosialisasikan atau memberikan penjelasan secara rinci tentang SAP kepada praktisi-praktisi pemerintahan, dosen, dan mahasiswa.
Sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tersebut, akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan program perekonomian pemerintah, dan secara umum dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran.
Namun, dampak perekonomian global, organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah daerah juga mengalami dampak dari perubahan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bisnis global. Pemerintah daerah menghadapi isu-isu seperti ketidak pastian, kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu serta isu terkait dengan perdagangan bebas yang menghadirkan tantangan dan kesempatan tersendiri. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, komunikasi merupakan salah satu aspek yang pelu untuk ditingkatkan intensitasnya. Sebagai salah satu bagian penting dari ekonomi Indonesia, profesi akuntan diharapkan dapat menjadi salah satu pilar yang memperkokoh pondasi perekonomian, serta ikut berperan serta aktif dalam meningkatkan akuntabilitas Indonesia, baik secara domestik, regional maupun global.
Selanjutnya permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah masih banyaknya ditemukan ketidakberesan, ketidakteraturan dan ketidakbenaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah termasuk banyaknya aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keungan yang berimplikasi pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK memberikan opini atas LKPD berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), Tidak Wajar (Adverse Opinion), dan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion).
Permasalahan yang menonjol dan mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, dimulai penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan realisasi belanja dan pendapatan yang tidak akuntible dan pertanggungjawaban yang tidak layak, yang pada ujungnya berimbas pada laporan keuangan yang tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Presiden dalam hal kegiatan pengadaan (Perpres 54 Tahun 2010), Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengelolaan aset atau barang milik daeran (permendagri 17) dan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah lainnya. Sehingga hasil audit BPK RI atas LKPD se-Indonesia Tahun 2010 untuk kualitas terbaik kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian hanya diberikan terhadap 34 daru 524 LKPD (6%), perolehan opini WTP tersebut sudang meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperoleh 15 LKPD dari 524 LKPD (3%).
Permasalah tersebut menjadi perhatian serius karean menunjukkan kurangnya itikad baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para praktisi akuntansi sektor publik untuk menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) sehingga menurunnya kredibilitas pemerintah baik dimata rakyat maupun di mata investor yang diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah.
Mengutip pendapat wakil presiden Prof. Fr. Boediono, M.Ec, yang menyatakan "ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah good governance tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Jadi, laporan keuagnan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat good governance". Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) adalah merupakan tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, guna terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan keuangan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggun jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

DASAR PELAKSANAAN
  1. Program Kerja Departemen PSDM (Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa) Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2011 – 2012,
  2. Tri Dharma Perguruan Tinggi.

TUJUAN KEGIATAN
Tujuan umum
Memberikan kontribusi nyata pada dunia akuntansi dengan cara melaksanakan kegiatan seminar yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tantang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar orang-orang atau praktisi-praktisi yang berkaitan dengan akuntansi pada umumnya dan akuntansi pemerintahan pada khususnya lebih mengerti tentang SAP.
Tujuan Khusus
  1. Mempererat tali silaturahmi antar masyarakat akuntansi se-Indonesia,
  2. Menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air,
  3. Mengembangkan talenta dan daya intelektualitas masyarakat akuntansi,
  4. Menjadi wadah dalam membahas masalah, menampung aspirasi, dan menemukan solusi mengenai fenomena dunia akuntansi,
  5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk turut berpartisipasi dan berperan dalam lingkungan Akuntansi,
SASARAN KEGIATAN
Sasaran dari kegiatan seminar nasional ini adalah :
  1. Akademisi, terutama dosen dalam bidang Akuntansi dan Akuntansi Pemerintahan.
  2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah atau akan bekerja di bagian keuangan atau akuntansi instansi pemerintahan.
  3. Mahasiswa, terutama jurusan akuntansi.
  4. Seluruh instansi yang bergerak dibidang keuangan terutama untuk instansi pemerintahan.
  5. Khalayak umum yang harus memahami lebih dalam tentang akuntansi pemerintahan.

TEMA KEGIATAN
”Peran Dunia Pendidikan Tinggi Dalam Era Implementasi Akuntansi Pemerintahan”.

KONSEP KEGIATAN
Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Bandung ini merupakan suatu kegiatan yang penuh dengan nuansa ilmu pengetahuan, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang akuntansi pemerintahan. Kegiatan ini akan banyak dihadiri oleh kalangan intelektual muda seperti mahasiswa, dosen, praktisi perpajakan, dan juga karyawan yang bekerja dibidang keuangan dan akuntansi pemerintahan.
Hal ini tentu saja dapat menciptakan nuansa pasar baru yang dapat meraup kalangan intelektual, dimana kalangan intelektual ini sangat potensial dalam membangun brand image produk atau perusahaan.
Adapun bentuk kegiatan ini berupa seminar nasional yang diadakan selama satu hari dalam tiga sesi, dengan menghadirkan nara sumber/pembicara sebagai berikut:

1. Sony Loho, Ak., MPM.
2. DR. Bambang Pamungkas, MBA, Akt
3. Dr. Jan Hoesada, Drs., MM., Akt.
4. Drs. H. Hari Mulya Zein, Msi
(Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dirjen Perbendaharaan)
(Depdagri Bina Adm. Keuangan Daerah)
(Ikatan Akuntan Indonesia)
(Setda Pemkot Tangerang)


WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Acara seminar tersebut direncanakan akan berlangsung pada :
Tanggal : 16 Februari 2011
Tempat : Pendopo Agung Universitas GunaDarma

HTM
Mahasiswa GunaDarma                                  : Rp.60.000 
Dosen GunaDarma                                         : Rp.70.000 
Dosen Luar GunaDarma dan Umum             : Rp.150.000 
Mahasiswa Pascasarjana                                 : Rp.120.000

AGENDA KEGIATAN
No
Jadwal
Kegiatan
1
Selasa, 15 Februari 2011


17.00
Persiapan keberangkatan menuju bandara Juanda

18.00 – 19.00
Tiba di bandara + boarding

19.00 – 20.30
Pesawat take off

21.00
Tiba di bandara Soekarno Hatta

21.00 – 22.00
Perjalanan menuju hotel

22.00
Tiba di hotel + check in
2
Rabu, 16 Februari 2011


07.00 – 09.00
Registrasi Peserta

09.00 – 09.10
Laporan Ketua Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

09.10 – 09.15
Pelantikan Pengurus IAI

09.15 – 09.30
Sambutan Ketua DPN IAI sekaligus membuka Seminar Nasional Sistem Akuntansi Pemerintahan

09.30 – 10.45
Keynote Speaker
“Permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan banyaknya aset daerah yang dilaporkan secara tidak wajar yang mempengaruhi proses penentuan opini hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI sesuai UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”
DR. Bambang Pamungkas, MBA, Akt (Dirjen Perbendaharaan)

10.45-11.00
Coffee Break

11.00 – 12.30
Sesi  Pertama
“Permasalahan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan strategis pemerintah provinsiuntuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 2011"
Pembicara:
Dr. Jan Hoesada, Drs., MM., Akt.  (Depdagri Bina Adm. Keuangan Daerah)
Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat, Maman Abdulrachman, SE., MM
Moderator: Dr. Wahyudin Nor, SE., M.Si., Ak (Universitas Palangkaraya)

12.30 – 13.30
Ishoma

13.30 – 14.30
Sesi  Kedua
“Implementasi PP 71/2010 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual”
Pembicara: Dr. Binsar. H. Simanjuntak, Ketua Komite Kerja KSAP RI
Moderator: Kepala Perwakilan BPKP Jakarta

14.30 – 15.30
Sesi  Ketiga
“Pemerintahan yang bersih untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia”
Pembicara:
Sony Loho, Ak., MPM. (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)
Modertor: Iwan Novarian Sutawijaya, SE., M. Ak., Ak

15.30 – 16.00
Coffee Break

15.30 – 16.30
Sesi  Keempat
Sosialisasi Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan
Pembicara: Drs. H. Hari Mulya Zein, Msi, Sekretaris IAI KASP
Moderator: M. Yusuf John

17.00 – 17.30
Penutupan & Doa

18.00 – 19.00
Makan Malam di Hotel

20.00
Kembali ke hotel untuk beristirahat
3
Kamis, 17 Februari 2011


04.00 – 05.00
Persiapan kembali ke Surabaya + check out hotel

05.00 – 06.00
Perjalanan menuju bandara Soekarno Hatta

06.00 – 07.30
Take off pesawat

09.00
Tiba di Bandara Juanda

HASIL YANG DICAPAI
Dari pelaksanaan seminar tentang penyalahgunaan narkoba dan seks bebas, hasilnya adalah sebagai berikut :
v  Pelaksanaan seminar tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan di lingkungan akademisi UNIVERSITAS GUNADARMA yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 berjalan dengan lancar dan tertib.
v  Peserta seminar sebanyak 150 orang yang terdiri dari mahasiswa/i UNIVERSITAS GUNADARMA dan mahasiswa/i undangan dari Universitas lain.
v  Terwujudnya komitmen pimpinan pemerintah daerah untuk mencapai tingkat sasaran yang diinginkan yaitu kualitas terbaik laporan keuangan pemerintah daerah dan aksi yang jelas (action plan) atas komitmen yang telah ditetapkan dan adanya instruksi yang jelas atas action plan tersebut.
v  Melakukan komunikasi secara intensif dan sinergis atas permasalahan keuangan pemerintah daerah.
v  Meningkatkan kualitas bimbingan teknis yang sat ini telah dilaksanakan oleh BPKP dan juga meningkatkan peranan Akademisi dalam perbaikan SDM pelaporan akuntansi dan keuangan.
RINCIAN BIAYA
NO
TANGGAL
WAKTU
PERINCIAN BIAYA
JUMLAH
KETERANGAN
1
15 Februari 2011
19.00
Biaya pesawat Surabaya – Jakarta
Rp 850.000
Lion Air, 1 orang, tepat waktu
2
15 Februari 2011
19.50
Biaya Airport Tax
Rp 40.000

3
15 Februari 2011
21.00
Fasilitas angkutan dalam kota
 Rp 50.000
Taksi, 1 orang
4
15 Februari 2011
22.00
Biaya hotel
Rp 1.000.000
1 hari, 1 orang
6
16 Februari 2011

Biaya uang harian
Rp 150.000
1 orang
7
16 Februari 2011

Biaya representasi
Rp 350.000
1 orang
8
16 Februari 2011
22.10
Biaya konsumsi
Rp 30.000
Makan 1 orang
9
16 Februari 2011
08.55
Seminar Kit
Rp 50.000
1 orang
10
16 Februari 2011
12.45
Biaya konsumsi
Rp 30.000
Makan 1 orang.
11
16 Februari 2011
17.00
Fasilitas angkutan dalam kota
Rp 50.000
Taxi 1 orang
12
17 Februari 2011
06.00
Biaya Airport Tax
Rp 40.000

13
17 Februari 2011
06.15
Biaya pesawat Jakarta - Surabaya
Rp 900.000
Lion Air, 1 orang, tepat waktu
15
17 Februari 2011
09.00
Fasilitas angkutan dalam kota
Rp 30.000
1 orang



Jumlah
Rp 3.570.000


PENUTUP

KESIMPULAN
            Dari hasil pelaksanaan seminar tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kampus UNIVERSITAS GUNADARMA, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
v  Peserta dapat memperoleh gambaran mengenai permasalahan-permasalahan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan langkah-langkah strategis yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh kualitas terbaik opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan pengalaman pengelola akuntansi pemerintah daerah.
v Peserta dapat memperoleh gambaran pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas LKPD dan program nasional percepatan reformasi birokrasi daerah di seluruh provinsi


SARAN
Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Kegitan ini diharapkan akan bermuara dengan meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia Indonesia. Hal tersebut dapat terwujud dengan usaha-usaha yang keras, pantang menyerah, dan selalu menciptakan upaya-upaya yang kreatif. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diharapkan kerjasama dari semua pihak.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar